Setahun Covid-19 di Indonesia, Tingkat Kesulitan Semakin Berat

Setahun Covid-19 di Indonesia, Tingkat Kesulitan Semakin Berat – Menurut pakar pemodelan matematika, satu tahun setelah virus Covid-19 pertama terdeteksi, Indonesia masih menghadapi kemungkinan peningkatan jumlah kasus virus corona menjadi 20.000 per hari. Hasil vaksinasi yang rendah dan pelacakan kasus yang tidak memadai dianggap menjadi alasannya.

Setahun Covid-19 di Indonesia, Tingkat Kesulitan Semakin Berat

Sumber : pikiran-rakyat.com

riveraengineering – Dante Saksono Harbuwono, Wakil Menteri Kesehatan Indonesia, menyatakan Indonesia telah menyiarkan vaksin Covid-19 melalui YouTube Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional (02/03). Satu tahun. Ini menjadi lebih sulit.

Ia menyebut penemuan varian baru virus corona, B117, yang pertama kali ditemukan di Inggris. Konon varian ini lebih mudah menyebar di masyarakat. Dia berkata: “Ini berarti kita akan menghadapi pandemi yang semakin serius.”

Diakuinya, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan pemerintah terkait vaksinasi dan penyelidikan kasus, dan pemerintah menyatakan akan terus menyelesaikan masalah guna mengendalikan wabah tersebut.

Capaian Vaksinasi Rendah

Sumber : liputan6.com

Menurut Bbc Kelompok Kerja Pengolahan Covid-19, hingga (02/03), pemerintah baru saja menyuntik sekitar 1,9 juta orang dengan target vaksin sebanyak 181,5 juta orang.

Artinya pencapaian ini masih jauh dari target Presiden berkisar 1%, ditargetkan vaksinasi di lakukan 1 juta orang setiap hari.

Nuning Nurani, pakar matematika epidemiologi ITB, menilai capaian vaksinasi saat ini tidak akan memengaruhi model matematika yang ia bangun, yakni Indonesia masih bisa mencatat hingga 20.000 kasus per hari pada tahun ini.

Nuning berkata: “Dalam hal pemodelan, tidak masalah karena jumlah vaksinnya.”

Timnya memperkirakan puncak kasus bisa terjadi pada 4 Agustus 2021. Pada akhir 2021, tim juga memperkirakan ada lebih dari 10.000 kasus baru setiap hari.

Ningning menuturkan, hal ini dimungkinkan karena masyarakat yang lelah melakukan perjalanan pada saat libur panjang dan hari raya serta ketersediaan vaksin semakin lalai dengan peraturan kesehatan.

Baca juga : Fakta Terbaru soal Kecelakaan Bus Masuk Jurang di Sumedang

“Ahli epidemiologi percaya bahwa jika tingkat vaksinasi antara 70% dan 80%, dia (vaksinasi) akan bermakna.

Ia mengatakan: “Situasi saat ini adalah tingkat penyebaran masih tinggi, dan jumlah vaksinasi sangat terbatas, sehingga tidak akan mempengaruhi periode puncak.”

Iqbal Elyazar, kolaborator ilmuwan di LaporCovid-19, mengatakan proses vaksinasi terlalu “lambat”.

Dia berkata: “Jika tujuan pemerintah adalah menyelesaikan vaksinasi ini sebelum akhir 2021, intensitas vaksinasi harus sekitar 520.000 per hari.” Dia mencontohkan, rata-rata vaksinasi harian di Indonesia dalam seminggu terakhir sekitar 68.000 orang.

“Kecepatan vaksinasi harus ditingkatkan untuk mempercepat pengurangan beban kesehatan masyarakat dan institusi kesehatan.

Igbar mengatakan: “Misalnya, jika kapasitas vaksinasi harian kita hanya 100.000 orang dan targetnya 181,5 juta orang, maka diperkirakan akan memakan waktu 5 tahun. Waktunya terlalu lama.”

Mengapa pencapaian Vaksinasi rendah?

Sumber : diskes.baliprov.go.id

Juru bicara kelompok kerja Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan salah satu tantangan dalam pelaksanaan vaksinasi massal adalah jumlah vaksin.

Dia berkata: “Tantangannya sekarang adalah memastikan bahwa jumlah vaksin yang tersedia sesuai dengan jumlah vaksin yang ditargetkan.”

Hingga saat ini, pemerintah telah menerima 38 juta dosis vaksin Sinovac dari China. Bentuk curah (bahan baku) sebanyak 35 juta jenis, dan vaksin jadi sebanyak 3 juta jenis.

Bahan baku tersebut kemudian diolah menjadi vaksin jadi di PT Bio Farma. Hingga saat ini, ada sekitar 7 juta vaksin jadi yang beredar di masyarakat.

Pemerintah telah menyatakan akan menerima total 185 juta dosis Sinovac saat mencoba membeli vaksin lain seperti Pfizer, Astra Seneca dan Novax.

Selama ini vaksinasi pemerintah difokuskan pada petugas kesehatan, pekerja publik, dan lansia. Sementara itu, vaksinasi lansia hanya bisa dilakukan di ibu kota provinsi.

Weiku mengatakan pemerintah akan meningkatkan fleksibilitas vaksinasi di masa mendatang. Dia mengatakan: “Pemerintah terus bekerja keras untuk membuat vaksinasi ini lebih fleksibel dengan menambah titik layanan, dan titik layanan tidak hanya diperluas di ibu kota provinsi.”

Di sisi lain, Iqbal Elyazar, co-scientist di LaporCovid-19, menyoroti masalah manajemen yang menghambat implementasi vaksin.

Dia berkata: “Beberapa eksekusi harus terlebih dahulu menunggu perintah, dan kemudian prioritas eksekusi bagi mereka yang menerima vaksin di daerah tersebut telah berubah.”

Ia mengatakan, perubahan prioritas terjadi saat keluarga tahanan KPK dan anggota Partai Pertahanan Sipil divaksinasi.

Bagaimana mempercepat vaksinasi?

Sumber : merdeka.com

Pemerintah berusaha mencapai tujuan vaksinasi melalui vaksinasi “gotong royong”, meskipun rencana itu dikritik karena takut membuka pintu komersialisasi vaksin.

“Untuk mempercepat vaksin, terutama untuk pegawai negeri, upaya terakhir pemerintah adalah saling bekerjasama di bidang vaksin. Ini vaksin. Prosesnya akan dilakukan oleh swasta, tapi masih dalam pengawasan pemerintah.

Wiku Adisasmito mengatakan: “Perlu ditekankan bahwa vaksin mutual bukanlah vaksin mandiri, jadi masih gratis untuk target penerima yaitu pekerja.”

Sementara itu, Kementerian Kesehatan akan menggunakan data pemilu yang dihimpun oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mempermudah proses vaksinasi.

Dalam penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Kesehatan dan Partai Nasionalis (02/03), Menteri Kesehatan Budi Gunadi (Budi Gunadi) mengungkapkan proses vaksinasi bagi petugas kesehatan yang terkendala data kependudukan yang sudah ketinggalan zaman.

Hal itu terjadi pada tenaga medis yang alamatnya tercatat di Yogyakarta, namun kini tinggal di Jakarta.

“Makanya mereka serahkan jatahnya ke Yogyakarta, dan kalau mau suntik karena tinggal di Jakarta, mereka komplain kenapa disuruh pulang ke Yogyakarta. Dia berkata: “Ini adalah contoh masalah pertama karena datanya belum diperbarui.”

Baca juga : Mobilitas Warga di Palembang Tidak Dibatasi, Varian Baru Terus Diteliti

Penelusuran dan Tes

Sumber : kalimantan.bisnis.com

Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mengakui masih terlalu banyak pekerjaan yang wajib dilakukan pemerintah dalam hal vaksinasi.

Namun, kata dia, jika protokol kesehatan tidak diterapkan, rencana vaksinasi tidak akan berhasil, yang disebutnya 3M (pakai masker, jaga jarak dan cuci tangan) dan peningkatan 3T (tes, pelacakan, pengobatan).

Dia berkata: “Jika proses pelacakan dan pengujian tidak ketat, vaksinasi akan gagal.” Terkait tracing, pemerintah berupaya menambah personel contact tracing menjadi 30 personel sesuai standar WHO.

Namun, sejauh ini, karena banyak faktor, termasuk stigma yang masih ada, tujuan tersebut masih sulit dicapai. Dante menuturkan, pemerintah akan fokus menyelesaikan kekurangan di kawasan lacak ini.

Dante berkata: “Kami menggunakan lebih banyak pelacak (pelacak). Sekitar 80.000-100.000 Babinsa, Bhabinkamtibmas, petugas puskesmas membantu proses ini di bagian hulu untuk menemukan kontak dekat dengan orang yang tidak terdiagnosis. Kontak.”

Menurutnya, penting untuk mendeteksi orang yang tertular tanpa gejala yang parah untuk menurunkan angka kematian.

Related Post